Undangundang uu tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi. Indonesia tahun 2001 nomor 9, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4075. Ketentuan pasal 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 diubah. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia t ahun 2000 nomor 185, tambahan. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah sipd instruksi presiden republik indonesia nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika. Undangundang nomor 23 tahun 2ol4 tcntang pcmcrintahan daerah lembnran ncgara republik indoncsia tahun 2014 nomor 244, tambahan lcmbaran ncgara rcpublik indoncsia nomor 5587, sc.
Instruksi presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e. Pdf akibat hukum pembatalan pendaftaran merek terhadap hak. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan. Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 21 tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha danatau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal download pdf di sini peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2009. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan danatau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh. Obstacle free zone adalah suatu ruang udara yang terletak di atas inner approach surface. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran. Pasal 21, pasal 28a, pasal 28b, pasal 28d ayat 1 dan ayat 2, pasal 28e, pasal 28f, pasal 28g, pasal 28h, pasal 28i, pasal 28j, dan pasal 29 undangundang dasar. Pengirim transfer debit adalah pengirim asal transfer debit, penyelenggara pengirim asal transfer debit, dan semua penyelenggara penerus transfer debit yang. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik. Negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran. Dasar hukum undangundang dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20 ayat 1 dan ayat 5, pasal 21 ayat 1, pasal 26, dan pasal 28.
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah. Nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Otonomi khusus provinsi papua dan provinsi papua barat, peluang. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Reformasi birokrasi nomor 34 tahun 201 1 tentang pedoman evaluasi jabatan. Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republ1k indonesia, menimbang. Sebagai peraturan pelaksana dari undangundang tersebut kemudian ditetapkan. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Undangundang nomor 36 tahun 2008 direktorat jenderal pajak. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, angka 31 dan angka 41 diubah, di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 satu angka yakni angka 29a.
Undangundang nomor 1pnps1962 tentang pembentukan propinsi irian barat. Keputusan kepala badan kepegawaian negara nornor 09 tahun 2001 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil. Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3790. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Admin dari blog tentang tahun 2020 juga mengumpulkan gambargambar lainnya terkait uu no 15 tahun 2001 tentang merek dibawah ini. Undangundang republik ndi oneasi nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 30, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4191. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ditetapkan 21 juni 2018 berlaku 21 juni 2018 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian.
Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain. Pasal 5 ayat 21 undangundang dasar ncgara rcpublik lndonesiatahun l94s. Wajib pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor.
Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 20 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 20 nomor 56, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 56, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3693. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan. Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh pemerintah berdasarkan undangundang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya undangundang nomor 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950. Uu nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang. Perjalanan implementasi otsus papua selama 8 tahun lebih ternyata belum menunjukkan capaian hasil yang. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi.
Undangundang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik ditetapkan 18 juli 2009 berlaku 18 juli 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Pada saat undangundang ini mulai berlaku, undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3699 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran. Efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dalam. Pasal 10 setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 kitab undangundang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2. Permenpan rb nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi. Uu nomor 29 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi. Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut undangundang. Papua melalui undangundang nomor 21 tahun 2001, merupakan suatu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat papua.
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang pedagang besar. Undangundang republik indonesia nomor 25 tahun 2003. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 pusat data.
Pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan perppu ormas. Undang undang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang.